Komputer dan Masyarakat X

KOMPUTER DAN PEMERINTAH

SESI - 10

E-GOVERNMENT

Penelitian : “Roadmap for E-Government in the Developing World” (Pacific Council International Policy--PCIP, 2002)

Tujuan :

Membantu negara-negara dalam menyusun strategi penerapan dan pengembangan e-government.

Konsep E-Government oleh Bank Dunia (Belt, 2001) :

- The use by government agencies of information technolgies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”.

E-Government :

- Suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan shared goals dari sejumlah komunitas yang berkepentingan.

Hasil peneilitian terdapat 10 faktor keberhasilan penerapan E-Government ;

(1) Why are we pursuing E-Government?

Manfaat penerapan E-Government :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada public dan komunitas negara lain;

b. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di pihak penyelenggara pemerintah;

c. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;

d. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang berkualitas; dll.

(2) Do we have a clear vision and priorities for E-Government?

Visi bersama para stakeholder :

a. Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintahan dalam melayani public;

b. Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;

c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan public;

d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan Negara yang demokratis; dll.

Karakteristik visi yang baik (PCIP, 2001) :

a. Disusun secara kolektif (para stakeholder e-Government);

b. Memiliki tujuan akhir (essential E-Government) à memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam à kualitas hidup;

c. Mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan à struktur masyarakat yang heterogen.

(3) What kind of E-Government are we ready for?

a. Kebutuhan yang menjadi prioritas utama di lingkungan masyarakat;

b. Ketersediaan sumber daya ada pada domain masyarakat dan pemerintah—masyarakat, para pelaku bisnis, dan komunitas organisasi;

Faktor-faktor yang menentukan kesiapan daerah menerapkan E-Government :

a. Infrastruktur Telekomunikasi;

b. Tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah;

c. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah;

d. Ketersediaan dana dan anggaran;

e. Perangkat hukum;

f. Perubahan paradigma.

(4) Is there enough political will to lead the government effort?

a. Dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen berkelanjutan;

b. Ketersediaan alokasi dana yang dianggarkan dan siap dicairkan;

c. Kesepakatan melakukan koordinasi lintas sektoral;

d. Niat mulai menyusun undang-undang/peraturan yang mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya;

e. Kesiapan SDM belajar dan mengubah cara-kerja—transformasi--di pemerintah;

f. Usaha secara sistematis dan institusional à konsep E-Government à berlangsung kontinyu—sustainability yang tinggi;

(5) Are we selecting E-Government projects in the best way?

a. Menentukan pemanfaatan IT di beragam bidangà membantu aktivitas sehari-hari;

b. Menentukan proyek pemerintah yang telah dilaksanakan dan proyek yang berhasil sampai tahap implementasi serta menentukan faktor-faktor keberhasilan;

c. Menentukan anggaran untuk belanja IT dan sumber dananya;

d. Menentukan faktor-faktor yang menghambat implementasi IT di lingkungan pemerintah dan mengatasinya.

Langkah-langkah memilih E-Government projects :

a. Menyelesaikan permasalahan tertentu atau memperbaiki kinerja dari serangkaian proses yang berjalan dengan aplikasi E-Government;

b. Melakukan shop around—studi banding—di beberapa Negara yang menghadapi permasalahan dan kebutuhan yang sama;

c. Meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan visi E-Government;

d. Meminta tanggapan para pengguna dan masyarakat tentang penerapan aplikasi E-Government di lingkungan pemerintah;

e. Menentukan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proyek pengembangan aplikasi E-Government;

f. Mensosialisasikan prosedure baru penerapan aplikasi E-Government kepada masyarakat;

g. Melakukan evaluasi à pelaksanaan proyek E-Government dengan meminta pendapat/tanggapan dari masyarakat/customer.

(6) How should we plan and manage E-Government projects?

a. Content development :

Pengembangan aplikasi P/L, pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi system basis data, kesepakatan user interface, dll.

b. Competency building : pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan;

c. Connectivity : ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana E-Government diterapkan;

d. Cyberlaw : keberadaan kerangka dan perangkat hokum yang diberlakukan terkait dengan aktivitas penerapan E-Government;

e. Citizen interface : pengembangan berbagai kanal multi akses yang digunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder E-Government;

f. Capital : pola pemodalan proyek E-Government—biaya setelah proyek selesai.

Tim pelaksana E-Government harus membangun suatu mekanisme yang efektif à komunikasi antara tim dengan para stakeholder dapat terjalin dengan baik.

(7) How will we overcome resistance from within the government?

a. Permasalahan timbulnya resistensi :

- Ketakutan kehilangan pekerjaan yang digantikan dengan teknologi IT;

- Kekhawatiran bahwa wewenang yang dibangun menjadi berkurang;

- Ketidakmampuan menggunakan teknologi IT;

- Kesadaran bahwa akan kehilangan “pendapatan tidak resmi” yang diperoleh dari balas jasa dari masyarakat yang dilayani.

b. Mengajak para stakeholder proyek E-Government untuk merencanakan proyek bersama-sama;

c. Menjelaskan secara konsisten, kontinyu, dan intensif kepada masyarakat tentang konsep E-Government dan aplikasinya;

d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan konsep E-Government dan aplikasinya;

e. Melibatkan pihak konsultan ahli atau para pakar E-Government sebagai narasumber dalam usaha mengevaluasi dan memperbaiki kinerja proyek yang berlangsung;

f. Mengkondisikan penggunaan aplikasi E-Government;

g. Melakukan kampanye (tradisional maupun modern) secara kontinyu tentang penerapan E-Government;

h. Memberikan penghargaan yang berhasil menerapkan E-Government di lingkungannya, berupa :

- Menganugerahkan award (diliput pers dan media massa);

- Menaikkan pangkat yang bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan;

- Memberikan sejumlah bonus atas prestasi yang dilakukan;

- Menjadikan mereka sebagai tauladan bagi orang lain.

(8) How will we measure and communicate progress? How will we know if we are failing?

Praktisi manajemen : “Sesuatu yang tak dapat diukur, tak dapat dikendalikan. Sesuatu yang tak dapat dikendalikan, tak dapat dikelola”.

Ada 2 jenis ukuran / indicator kinerja dalam proyek E-Government :

a. Manajemen proyek;

b. Pengukuran keberhasilan proyek terdapat dua indikator.

Indikator Standar Ukuran Kinerja Pemrintah :

· Volume transaksi secara elektronik atau digital;

· Response time ; penyelesaian suatu rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat/public;

· Jumlah keluhan masyarakat à pelayanan pemerintah;

· Fasilitas tambahan dalam pelayanan elektronik.

· Area pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara geografis.

Indikator Standar Ukuran Dampak Aplikasi E-Government :

· Persentase jumlah pelanggan yang menggunakan E-Government (bandingkan dengan cara manual sebelumnya)

· Jumlah kunjungan / akses à aplikasi E-Government lewat internet setiap hari;

· Pengurangan biaya baik yang ditanggung pemerintah maupun masyarakat;

· Peningkatan beragam produk / jasa baru à pelayanan public;

· Kemudahan menggunakan aplikasi E-Government untuk melayani publik.

Cara menentukan standar ukuran benchmark pada E-Government :

· Proses pemerintah daerah memilih dan menentukan suatu ukuran jenis proyek yang sejenis;

· Melakukan polling di masyarakat dan menyimpulkannya;

· Melakukan survey oleh para peneliti / lembaga independent.

(9) What should our relationship be with the private sector?

Diperlukan partisipasi swasta dalam penerapan E-Governmen :

· Perusahaan swasta sebagai mitra kerja/partner à membangun konsep E-Government;

· Kerjasama berdasarkan shared value—saling menguntungkan;

· Perusahaan swasta menjual produk dan jasa komersial à pengembangan IT à E-Government;

· Memahami kekuatan kedua belah pihak à menentukan kerangka kerjasama yang tepat.

(10) How can E-Government improve citizen participation in public affairs?

a. Memberikan penilaian dari masyarakat à kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah

b. Mencari data / informasi untuk penunjang proses sehari-hari —> sejumlah website pemerintah;

c. Melakukan public hearing secara on-line lewat internet.

Sebuah proses evolusi dan pengembangan E-Government dinyatakan BERHASIL apabila partisipasi public semakin bertambah setiap hari.